Bawaslu Papua Selatan Dorong Partai Garuda Perkuat Kelembagaan dan Cegah Politik Uang Jelang Pemilu 2029

Merauke, 22 Juli 2026 – Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendorong Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) memperkuat kelembagaan, memperbarui administrasi kepengurusan, serta membangun budaya politik yang berintegritas sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama DPD Partai Garuda Provinsi Papua Selatan di Merauke, Rabu (22/7/2026).

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Papua Selatan, B. Tukidjo, menjelaskan bahwa masa non-tahapan pemilu merupakan momentum untuk memperkuat pendidikan politik, membangun komunikasi dengan partai politik, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya, pembenahan organisasi partai tidak dapat dilakukan menjelang tahapan pemilu, tetapi harus dipersiapkan sejak dini agar seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi pada saat verifikasi peserta pemilu.

Selain itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Yustina Weyrop, mengingatkan pentingnya pembaruan kepengurusan dan data partai secara berkelanjutan, termasuk pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan bahwa partai politik perlu membangun basis keanggotaan yang kuat dan menghindari praktik politik uang sebagai fondasi menciptakan demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Dalam dialog, pengurus Partai Garuda menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, di antaranya perlunya penguatan pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, kemudahan akses peserta pemilu terhadap dokumen hasil penghitungan suara, serta penyempurnaan mekanisme penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan. Pengurus Partai Garuda juga mengapresiasi forum Konsolidasi Demokrasi yang dinilai menjadi ruang komunikasi terbuka antara partai politik dan penyelenggara pemilu.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Tukidjo menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan jajaran Bawaslu. Keterlibatan partai politik melalui saksi yang memahami regulasi serta pengawasan partisipatif dari masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga integritas setiap tahapan pemilu. Ia juga mengajak partai politik membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan Bawaslu agar berbagai persoalan kepemiluan dapat diantisipasi sejak sebelum tahapan dimulai.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi merupakan bagian dari upaya Bawaslu Papua Selatan memperkuat sinergi dengan partai politik pada masa non-tahapan. Melalui forum ini, Bawaslu tidak hanya menyampaikan perkembangan regulasi kepemiluan, tetapi juga menghimpun berbagai masukan dari peserta pemilu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu 2029.