Dorong Keterwakilan Perempuan, Bawaslu Papua Selatan Gelar Pojok Pengawasan Vol 2 Bahas Peran Srikandi Papua

Merauke, 6 Agustus 2026 – Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar diskusi Pojok Pengawasan Volume 2 secara daring melalui Zoom pada Kamis (6/8/2026), mengangkat tema Peran Srikandi Papua dalam Mengawal Demokrasi. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah Bawaslu Papua Selatan mendorong penguatan peran perempuan dalam pengawasan pemilu maupun kehidupan demokrasi di tanah Papua.

Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman membuka kegiatan tersebut. Ia menjelaskan pihaknya sengaja menghadirkan narasumber perempuan yang mempunyai kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas tinggi untuk berbagi materi terkait proses demokrasi di Papua. Menurutnya, peran perempuan dalam mensukseskan demokrasi sangat besar karena pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dinilai lebih mudah dipahami dibanding pendekatan penyelenggara laki-laki, sehingga ia berharap kegiatan ini turut melahirkan pemimpin-pemimpin Papua yang peduli terhadap daerah dan masyarakatnya.

Anggota Bawaslu Papua Selatan Yustina Weyrop menyampaikan Bawaslu berperan penting sebagai kekuatan pengawas partisipatif yang mengawal kepatuhan aturan kepemiluan, mencegah pelanggaran dan kecurangan, sekaligus menjadi agen edukasi dan pencerahan demokrasi bagi masyarakat. Ia menegaskan perempuan bukan sekadar objek dalam demokrasi, melainkan subjek utama yang memastikan demokrasi berjalan di atas kebenaran, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, sehingga demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud apabila perempuan dan laki-laki berjalan beriringan.

Sebagai bahan evaluasi bersama, Yustina memaparkan data keterwakilan perempuan di jajaran pengawas pemilu ad hoc, mulai dari Panwascam hingga Pengawas TPS, di Papua Selatan yang menurutnya masih perlu terus didorong agar mencapai kuota 30 persen ke depan. Ia mengajak seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan keterwakilan perempuan pada setiap tahapan rekrutmen penyelenggara ad hoc mendatang.

Anggota Bawaslu Papua Barat Daya Regina Gembenop turut berbagi pengalaman sejumlah program penguatan peran perempuan yang telah dijalankan di wilayahnya, di antaranya Pondok Pinang Demokrasi di Kabupaten Sorong Selatan dan Koba-Koba Demokrasi di Kabupaten Tambrauw, yang melibatkan perempuan adat sebagai jembatan sosialisasi kepemiluan hingga ke kampung-kampung. Menurutnya, program semacam ini dapat menjadi contoh strategi pendekatan sosial budaya yang bisa direplikasi Bawaslu di wilayah lain di tanah Papua, termasuk Papua Selatan.

Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuse turut hadir memberikan materi dan mengapresiasi konsistensi Bawaslu Papua Selatan menyelenggarakan forum diskusi bertema keterwakilan perempuan. Ia menyampaikan KPU Papua Selatan bersama seluruh KPU kabupaten telah melampaui kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepenyelenggaraan, dengan capaian sekitar 32 persen, dan berharap sinergi antara KPU dan Bawaslu terus diperkuat untuk mendorong pencapaian serupa di semua lini penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan ini turut diisi sesi diskusi yang menghasilkan sejumlah masukan konstruktif bagi Bawaslu Papua Selatan, di antaranya usulan pelibatan unsur perempuan dalam tim seleksi calon anggota Bawaslu di tingkat kabupaten, serta usulan penyebaran informasi pendaftaran seleksi penyelenggara pemilu langsung kepada organisasi-organisasi perempuan. Bawaslu Papua Selatan menyampaikan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk memperkuat proses rekrutmen penyelenggara pemilu ke depan.

Pojok Pengawasan Volume 2 ini diikuti hampir 50 peserta yang bergabung melalui Zoom, terdiri atas jajaran pimpinan Bawaslu dan KPU se-tanah Papua, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, penggiat pemilu, hingga organisasi kemahasiswaan, yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu keterwakilan perempuan dalam demokrasi.