Supervisi di Bawaslu Mappi, Ketua Bawaslu Papua Selatan Tekankan Penguatan Kelembagaan dan Administrasi

Kepi, 1 September 2026 – Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, melakukan supervisi dan monitoring di Bawaslu Kabupaten Mappi, Selasa (1/9/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas kelembagaan dan kesekretariatan di Tingkat kabupaten. Supervisi tersebut mencakup evaluasi manajemen lembaga, tertib administrasi, konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan, serta pelayanan informasi publik.

Marman menekankan pentingnya pengelolaan kelembagaan yang tertib dan terarah agar pelaksanaan tugas Bawaslu di masa non-tahapan tetap berjalan secara optimal. Menurutnya, manajemen lembaga dan administrasi yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus memastikan setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain aspek kelembagaan, supervisi juga diarahkan pada penguatan konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan. Bawaslu Kabupaten Mappi didorong untuk tetap menjalankan peran kelembagaan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pengawasan dan penguatan demokrasi, meskipun tidak sedang berada dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan.

Pelayanan informasi publik turut menjadi perhatian dalam supervisi tersebut. Marman mengingatkan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi kelembagaan sesuai dengan ketentuan, sebagai bagian dari upaya membangun transparansi dan kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Dalam evaluasi, Bawaslu Kabupaten Mappi menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, di antaranya keterbatasan jumlah staf serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat kebutuhan penguatan kapasitas dan dukungan terhadap unsur kesekretariatan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif ke depan.

Supervisi dan monitoring ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi antara Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten Mappi dalam mengidentifikasi kebutuhan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di tingkat kabupaten. Evaluasi dilakukan agar berbagai kendala yang dihadapi dapat menjadi bahan perbaikan dalam penguatan kelembagaan ke depan.