Bawaslu Papua Selatan Hadiri Koordinasi Nasional dan Training of Facilitators Pendidikan Pengawas Partisipatif

Merauke, 5 Mei 2026 – Bawaslu Provinsi Papua Selatan mengikuti kegiatan “Rapat Koordinasi dan Training of Facilitators (ToF) Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P)” yang dilaksanakan secara daring (05/02/2026). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Ahmad Muhazir, didampingi Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Elisa Kaleb Rumbiak bersama staf, serta diikuti oleh Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Dalam arahannya, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI Yusti Erlina menegaskan bahwa Pendidikan Pengawasan Partisipatif merupakan program prioritas yang harus tetap dijalankan, termasuk pada masa non-tahapan pemilu. 

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus dijawab dengan kemampuan mengelola program secara efektif dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa masa non-tahapan justru menjadi waktu penting untuk mematangkan kesiapan pengawasan, sehingga saat tahapan pemilu dimulai, seluruh perangkat sudah siap bekerja secara optimal.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menambahkan bahwa pelaksanaan P2P tahun ini membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap kebijakan serta kreativitas dalam pelaksanaannya. Fleksibilitas yang diberikan kepada daerah harus dimanfaatkan dengan baik, tanpa mengabaikan ketentuan administrasi. 

Ia menekankan bahwa P2P tidak hanya dipandang sebagai program, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun gerakan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Karena itu, peserta yang direkrut harus memiliki kapasitas dan kemauan untuk bergerak aktif di masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan kegiatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis pelaksanaan P2P tahun 2026, mulai dari tahapan rekrutmen peserta, proses pembelajaran mandiri berbasis digital, hingga pelaksanaan diskusi, evaluasi, dan penerbitan sertifikat. 

Selanjutnya, sesi Training of Fasilitator dipandu oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI Iji Jaelani yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas fasilitator dalam mengelola pembelajaran serta menyampaikan materi secara efektif dan kontekstual.

Menanggapi kegiatan tersebut, Koordinator Divisi P2H Bawaslu Papua Selatan Ahmad Muhazir menegaskan bahwa pelaksanaan P2P di Papua Selatan akan diarahkan agar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata. 

Menurutnya, kunci utama terletak pada kualitas peserta dan kemampuan Bawaslu dalam membangun jejaring pengawasan di masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya inovasi serta kolaborasi lintas sektor agar program tetap berjalan efektif di tengah berbagai keterbatasan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Papua Selatan menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi, sekaligus mempersiapkan fondasi pengawasan yang lebih matang menuju Pemilu 2029.