Totok Hariyono Tekankan Penguatan Demokrasi dan Integritas Pengawasan Saat Monitoring di Papua Selatan

Merauke, 21 Mei 2026 – Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Hariyono, melakukan kunjungan kerja dan monitoring di Bawaslu Provinsi Papua Selatan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Bawaslu Papua Selatan dan diikuti secara luring maupun daring oleh jajaran Bawaslu kabupaten se-Papua Selatan (21/05/2026).

Kehadiran Totok Hariyono menjadi momentum penting bagi jajaran Bawaslu Papua Selatan dalam memperkuat konsolidasi demokrasi, pengawasan pemilu berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan di tengah tantangan penyelenggaraan demokrasi di Papua Selatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Ahmad Muhazir, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat B. Tukidjo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Yustina Weyrop, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Yeuw M. Felix Tethool, Pelaksana Harian Kepala Sekretariat Sutarjo, Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Elisa Kaleb Rumbiak, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Ilham Solihin Laitupa, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten se-Papua Selatan, Kepala Sekretariat dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten, serta jajaran staf sekretariat.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Totok Hariyono di Papua Selatan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian dan dukungan Bawaslu RI terhadap penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah Papua Selatan.

Marman juga menyampaikan sejumlah perkembangan kelembagaan Bawaslu Papua Selatan, mulai dari penambahan CPNS baru, pelaksanaan konsolidasi demokrasi di kabupaten/kota, hingga penguatan koordinasi pengawasan di daerah.

“Kami selalu ingat pesan pimpinan bahwa kita ini bukan pejuang demokrasi, tetapi pekerja demokrasi. Karena itu, meskipun dengan segala keterbatasan, kami tetap melaksanakan konsolidasi demokrasi dan penguatan pengawasan di Papua Selatan,” ujar Marman.

Dalam arahannya, Totok Hariyono menegaskan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga demokrasi. Ia menekankan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya hadir pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga memastikan nilai-nilai demokrasi terus dipahami dan dijaga oleh masyarakat.

“Bawaslu adalah pekerja demokrasi. Kita dibayar oleh negara untuk memastikan demokrasi berjalan baik dan dipahami masyarakat,” tegas Totok di hadapan jajaran Bawaslu Papua Selatan dan kabupaten se-Papua Selatan.

Totok menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai tantangan dan kritik terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, Bawaslu harus mampu hadir di tengah masyarakat melalui edukasi dan penguatan literasi demokrasi.

Ia meminta seluruh jajaran Bawaslu aktif membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat, kelompok perempuan, hingga komunitas lokal guna memperkuat pemahaman masyarakat tentang demokrasi, pemilu, dan pengawasan partisipatif.

Dalam kesempatan tersebut, Totok juga mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas kelembagaan. Ia menekankan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara harus dijalankan secara tertib, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Anggaran negara berasal dari rakyat. Karena itu harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai aturan,” ujarnya.

Selain membahas penguatan demokrasi, Totok turut menyoroti pentingnya kapasitas sumber daya manusia Bawaslu. Ia mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan literasi kepemiluan, memahami regulasi, serta memperkuat kemampuan komunikasi publik dalam menjalankan tugas pengawasan.

Menurutnya, tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga Bawaslu harus mampu hadir sebagai lembaga yang profesional, responsif, dan dipercaya masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Selatan Yeuw M. Felix Tethool. Dalam sesi tersebut, Bawaslu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel menyampaikan berbagai kondisi pengawasan di wilayah masing-masing, termasuk tantangan geografis, keterbatasan SDM, hingga strategi pelaksanaan konsolidasi demokrasi di daerah.

Totok Hariyono juga memberikan apresiasi terhadap semangat jajaran Bawaslu di Papua Selatan yang tetap menjalankan tugas pengawasan di tengah keterbatasan sarana dan kondisi wilayah yang menantang.

Kegiatan monitoring ini diharapkan semakin memperkuat soliditas jajaran Bawaslu Papua Selatan dalam menjaga integritas demokrasi, memperkuat pengawasan partisipatif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.