Hari Ketiga Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu: Simulasi Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Merauke, 28 April 2026 – Bawaslu Provinsi Papua Selatan melanjutkan rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu melalui Simulasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada hari ketiga, Selasa (28/4/2026), dengan agenda sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi.

Dalam simulasi ini, bertindak sebagai Majelis Pemeriksa yakni Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Yustina Weyrop, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat B. Tukidjo, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Yeuw M. Felix Tethool, serta jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Merauke. Sementara itu, Sekretaris Pemeriksa dijalankan oleh Kepala Bagian Administrasi Sutarjo, dengan dukungan asisten pemeriksa dan perisalah dari unsur staf sekretariat.

Pelaksanaan sidang simulasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan petunjuk teknis penyelesaian pelanggaran administrasi, mulai dari pembacaan laporan, jawaban terlapor, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Seluruh tahapan ini dipraktikkan secara berurutan untuk memberikan gambaran utuh proses persidangan kepada peserta.

Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian simulasi penanganan pelanggaran, sebelum dilanjutkan pada tahap simulasi penyelesaian sengketa sebagai bagian dari penguatan kapasitas pengawas pemilu secara menyeluruh.

Dalam evaluasinya, Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan simulasi yang telah berjalan dengan baik. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan.

“Ke depan, ketika menghadapi situasi nyata, semua sudah harus memahami tugasnya masing-masing. Tidak bisa lagi menunggu atau saling bergantung,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, memiliki batas waktu yang ketat sehingga membutuhkan ketelitian dan kecepatan dalam setiap proses.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Yeuw M. Felix Tethool, menyoroti aspek ketegasan dan wibawa majelis dalam persidangan. Menurutnya, cara memimpin sidang dan membacakan putusan menjadi bagian penting dalam menjaga marwah lembaga.

“Majelis harus tampil yakin dan tegas. Selain itu, dasar hukum dalam putusan harus jelas dengan mencantumkan pasal dan ketentuan yang dilanggar,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan teknis, termasuk kelengkapan dokumen dan penguasaan alur persidangan, agar tidak terjadi hambatan saat sidang berlangsung.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Yustina Weyrop, menyampaikan bahwa simulasi ini menjadi sarana pembelajaran penting, khususnya bagi staf.

“Ke depan, staf yang akan melanjutkan kerja-kerja ini. Karena itu semua harus memahami prosesnya, tidak hanya terbatas pada divisi tertentu,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kesiapan teknis, seperti penataan dokumen dan alur pembacaan putusan, perlu diperhatikan agar sidang berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, B. Tukidjo, menilai pelaksanaan simulasi sudah berjalan baik, terutama dari sisi peran staf. Namun demikian, ia menekankan perlunya peningkatan kesiapan pada level majelis, mengingat dalam kondisi nyata persidangan dapat diwarnai tekanan dari berbagai pihak.

Melalui simulasi ini, Bawaslu Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk membangun kapasitas pengawas pemilu yang tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga siap secara mental dan teknis dalam menghadapi dinamika penanganan pelanggaran.

Rangkaian kegiatan selanjutnya akan berfokus pada simulasi penyelesaian sengketa, sebagai bagian dari penguatan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih komprehensif di Papua Selatan.