Ngabuburit Pengawasan Seri Pertama, Bawaslu Papua Selatan Perkuat Sinergi dan Integritas di Bulan Ramadhan

Merauke, 22 Februari 2026 – Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar Ngabuburit Pengawasan Seri Pertama bertema “Harmoni Ramadhan: Memperkuat Sinergi dan Ekosistem Kerja Pengawasan yang Berintegritas”. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi internal dalam memperkuat komitmen pengawasan di masa non-tahapan Pemilu.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana Ramadhan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman; Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Ahmad Muhazir; Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Yustina Weyrop; Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Achmad Elefianto; serta jajaran pejabat struktural dan fungsional.

Turut hadir Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Merauke, Tofik Saleh; Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Merauke, Ganis; Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Merauke, Zacharias H.H. Wainggai; serta tamu undangan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan media.

Acara diawali dengan Tilawatil Qur’an oleh Wafiq Azizah Jumiarsaind, santriwati Pondok Pesantren DDI Al-Munawwaroh Merauke, sebelum secara resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Papua Selatan.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, menegaskan bahwa Ngabuburit Pengawasan merupakan program rutin Bawaslu yang dilaksanakan setiap bulan Ramadhan sebagai ruang edukasi dan dialog demokrasi.

Ia menekankan bahwa Bawaslu tetap bekerja meskipun tidak berada dalam tahapan Pemilu maupun Pemilihan.

“Bawaslu adalah pekerja demokrasi. Artinya, di luar tahapan pun kita tetap bekerja memberikan edukasi, membangun kolaborasi, dan memperkuat kesadaran demokrasi masyarakat,” ujar Marman.

Menurutnya, keberhasilan pengawasan bukan semata kerja Bawaslu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Tanpa partisipasi publik, mustahil demokrasi dapat berjalan lebih baik dan bermartabat.

Marman juga mengingatkan pentingnya menjaga idealisme masyarakat sipil, terutama mahasiswa dan aktivis, agar tidak terjebak dalam praktik politik transaksional yang justru melemahkan kontrol sosial terhadap pemimpin yang terpilih.

Diskusi dipandu oleh Koordinator Divisi P2H, Ahmad Muhazir. Ia menjelaskan bahwa pola pengawasan di masa non-tahapan harus berbasis konsolidasi demokrasi, edukasi publik, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

“Kalau edukasi dilakukan secara konsisten di masa non-tahapan, maka saat tahapan tiba kita tinggal memetik hasilnya. Ruang non-tahapan ini justru lebih luas untuk memperkuat fondasi demokrasi,” jelas Muhazir.

Ia juga menyoroti berbagai catatan kritis pada Pemilu dan Pemilihan 2024, termasuk pelanggaran yang terjadi, sebagai bahan evaluasi bersama agar tidak terulang pada 2029 mendatang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Yustina Weyrop, menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya Bawaslu Papua Selatan meraih penghargaan nasional, baik dalam aspek penegakan hukum melalui Gakkumdu Award maupun keterbukaan informasi publik.

Namun demikian, Yustina menegaskan pentingnya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait jenis-jenis pelanggaran yang ditangani Bawaslu, mulai dari pelanggaran administrasi, pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu, pelanggaran kode etik, hingga isu netralitas ASN.

“Kegiatan non-tahapan ini menjadi momentum bagi kami untuk lebih masif menyampaikan informasi kepada masyarakat, agar ke depan pelanggaran dapat diminimalisir,” ujarnya.

Ngabuburit Pengawasan Seri Pertama ini menjadi momentum memperkuat harmoni internal sekaligus membangun kolaborasi dengan pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan media.

Dalam suasana Ramadhan yang penuh refleksi, Bawaslu Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, dan kredibilitas lembaga demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik dan bermartabat di Papua Selatan.