Perkuat Mitigasi Politik dan Demokrasi, Bawaslu Papua Selatan Bangun Kolaborasi dengan Kesbangpol Papua Selatan

Merauke, 3 Februari 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Selatan di Kawasan Pusat Perkantoran Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Selasa (3/2).

Pertemuan ini difokuskan pada upaya membangun kolaborasi strategis dalam bidang Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi. Hadir dalam kunjungan tersebut Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Ahmad Muhazir, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Yeuw M. Felix Tethool, serta Kepala Bagian P3SH, Ilham S. Laitupa, yang disambut langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol, Paskalis Netep, dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, Yakobus Tunai.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan Kesbangpol sepakat bahwa pendidikan politik bagi masyarakat adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di Papua Selatan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Selatan, Yeuw M. Felix Tethool, menyoroti bahwa pendidikan politik harus mampu menyentuh akar persoalan, salah satunya adalah fenomena politik uang. Ia menganalogikan demokrasi transaksional seperti aktivitas jual beli di toko yang mencederai esensi kepemimpinan.

"Proses demokrasi yang transaksional hanya akan menghasilkan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Hubungan antara calon dan pemilih dianggap selesai saat suara dibeli. Fokus pendidikan politik kita harus memastikan kepemimpinan lahir dari nurani masyarakat, bukan berdasarkan materi," tegas Felix.

Selain penguatan demokrasi, kolaborasi ini bertujuan merespons dinamika politik hukum nasional, termasuk Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal serta rencana Revisi UU Kepemiluan. Langkah ini diambil untuk menyiapkan kerangka mitigasi politik dan demokrasi yang matang di wilayah Papua Selatan.

Kepala Badan Kesbangpol Papua Selatan, Paskalis Netep, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Bawaslu. Ia menegaskan bahwa bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu adalah kunci stabilitas politik dan demokrasi di daerah.

"Sangat penting bagi Kesbangpol dan Bawaslu untuk menyiapkan kerangka acuan bersama. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelaraskan situasi politik dan demokrasi di daerah dengan tujuan kebangsaan kita," ungkap Paskalis.

Melalui kunjungan ini, Bawaslu Papua Selatan dan Kesbangpol berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif demi mewujudkan tata kelola demokrasi yang kuat, sehat, dan berintegritas di Bumi Anim Ha.