Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Papua Selatan Dukung Sinergi Strategis dengan Gerakan Pramuka

Jakarta, 16 Desember 2025 – Gerakan Pramuka dinilai sebagai elemen strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia karena memiliki struktur yang solid hingga ke tingkat desa.

Hal ini menjadi benang merah dalam Rapat Koordinasi Nasional Peningkatan Partisipasi Masyarakat bertajuk "Peran Serta Gerakan Pramuka dalam Partisipasi Pengawasan Pemilu" yang digelar di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Senin (15/12).

Hadir mewakili Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H), Ahmad Muhazir, S.E., M.Si.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu RI, Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M. Dalam arahannya, Bagja menegaskan bahwa Bawaslu dan Pramuka memiliki "DNA" yang sama, yaitu netralitas.

"Pramuka adalah unsur strategis dalam pengawasan partisipatif. Cikal bakal Saka Adhyasta Pemilu yang berdiri sejak 2018 adalah bukti komitmen kita. Bawaslu berkeinginan kuat menjadikan kolaborasi ini sebagai sarana distribusi pengetahuan kepemiluan demi mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berkeadilan," tegas Bagja.

Dukungan penuh juga disampaikan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Mayjend TNI (Purn) Dr. Bachtiar Utomo, S.IP., M.AP. Ia menekankan bahwa independensi Pramuka terhadap partai politik adalah modal utama untuk menjaga kebhinekaan dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Menanggapi penguatan sinergi tersebut, Koordiv P2H Bawaslu Papua Selatan, Ahmad Muhazir, menilai langkah ini sangat krusial bagi efektivitas pengawasan di daerah, khususnya di Papua Selatan.

Muhazir menyoroti struktur Pramuka yang unik sebagai kekuatan utama.

"Kegiatan ini sangat positif untuk membangun jejaring pengawasan di semua level. Pramuka memiliki turunan hirarki yang sangat jelas dan terstruktur dari pusat hingga gugus depan. Dengan struktur ini, kerja-kerja pengawasan partisipatif dapat berjalan lebih progresif dan kolaboratif," ungkap Muhazir usai pembukaan acara.

Lebih lanjut, ia optimis kolaborasi ini akan membawa dampak nyata. "Dengan struktur yang solid ini, kerja-kerja pengawasan partisipatif dapat berjalan lebih progresif dan kolaboratif. Kami berharap ini menjadi energi baru dalam meminimalisir pelanggaran pemilu di Papua Selatan," tambahnya.

Rakor ini berlangsung hingga 17 Desember 2025 dengan agenda penyusunan rencana tindak lanjut pengawasan partisipatif yang terintegrasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka.