Teguhkan Spirit Kelembagaan, Bawaslu Papua Selatan Hadiri Kick-Off Ngabuburit Pengawasan 2026 Secara Daring

Merauke, 23 Februari 2026 – Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan mengikuti kegiatan Kick Off Ngabuburit Pengawasan Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (23/2/2026).

Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Sidang Lantai 1 Bawaslu Provinsi Papua Selatan oleh Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Ahmad Muhazir, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PPDatin) Yustina Weyrop, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Yeuw M. Felix Tethool, serta Kepala Sekretariat Achmad Elefianto. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke juga turut hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Mengusung tema “Penguatan Spirit Kelembagaan Bawaslu”, kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen pengawasan dalam suasana Ramadhan. Bawaslu menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat.

Koordinator Divisi P2H Bawaslu RI, Loly Suhenty, menyampaikan bahwa Ngabuburit Pengawasan memiliki dua makna penting. Bagi internal Bawaslu, Ramadhan menjadi momentum untuk mengingat kembali sumpah jabatan dan memperkuat spirit pengabdian. Ia menegaskan bahwa kerja-kerja Bawaslu senantiasa berada dalam pengawasan publik sekaligus pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Kritik terhadap Bawaslu, baik yang membangun maupun yang tajam, adalah keniscayaan. Itu artinya Bawaslu menjadi penting dan diperhatikan. Karena itu, spirit kelembagaan harus terus ditajamkan,” ujarnya.

Sementara itu, bagi eksternal, Ngabuburit Pengawasan menjadi ruang untuk menegaskan eksistensi Bawaslu dalam proses demokrasi yang panjang. Ia menekankan bahwa kerja Bawaslu berlangsung sepanjang masa, tidak hanya pada saat tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, menambahkan bahwa Ramadhan memiliki makna pembebasan dan refleksi. Dalam konteks demokrasi, momentum ini menjadi pengingat untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mencegah praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi.

“Spirit Ramadhan adalah spirit pembebasan. Dalam konteks demokrasi, kita harus menjaga agar praktik-praktik yang merusak demokrasi tidak tumbuh dan berkembang,” tegasnya.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam arahannya menyampaikan bahwa Bawaslu yang akan memasuki usia ke-14 tahun pada April mendatang memegang amanah undang-undang untuk mengawasi setiap proses Pemilu dan Pemilihan. Ia menegaskan bahwa proses demokrasi tidak boleh ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar.

“Seluruh jajaran Bawaslu bertanggung jawab atas proses demokrasi. Karena itu, Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib melibatkan masyarakat di sekitarnya dalam menjaga demokrasi,” ujar Bagja.

Melalui partisipasi dalam Kick Off Ngabuburit Pengawasan 2026 ini, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat serta menjaga integritas pengawasan dalam semangat Ramadhan yang penuh refleksi dan penguatan nilai.